"Kami ingin membangun sistem yang dapat menekan biaya operasional penyaluran sekaligus memperluas distribusi pinjaman dana bergulir ke berbagai provinsi di Indonesia," kata Direktur Utama LPDB KUMKM, Fadjar Sofyar, di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, untuk melakukan hal itu pihaknya menggandeng IKSP yang selama ini menaungi dan membina sejumlah koperasi primer di 11 provinsi.

Dengan menggandeng IKSP, LPDB memiliki kesempatan lebih besar untuk memperluas jangkauan penyaluran bantuan bergulir kepada pelaku KUMKM.

"IKSP-lah yang akan merating koperasi primer untuk kemudian membinanya, IKSP bertugas mengevaluasi dan merekomendasikan kepada kami mana koperasi primer yang bagus lalu dibantu dengan dana bergulir," katanya.

LPDB KUMKM tahun ini menargetkan mampu menyalurkan bantuan perkuatan modal Rp1,185 triliun kepada pelaku KUMKM di seluruh Indonesia.

Melalui kerja sama dengan IKSP, pihaknya menetapkan tarif suku bunga 4,5 persen/tahun `sliding scale`, sedangkan bila penyaluran langsung kepada koperasi primer, suku bunga sebesar 10,5 persen/tahun.

"Saat ini, dana bergulir baru mampu menjangkau 25 provinsi. Beberapa provinsi seperti Banten, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Utara dan Aceh belum dijangkau," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menggandeng IKSP agar mampu menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Untuk kepentingan itu, Fadjar telah secara resmi meminta agar IKSP menyatakan sanggup menjangkau koperasi-koperasi di 33 provinsi seluruh Indonesia untuk diberi bantuan perkuatan modal dana bergulir.

"Itu juga fungsi IKSP sebagai koperasi sekunder yakni membina koperasi primer agar dapat mengakses lembaga pembiayaan atau bankable," katanya.

Sebab salah satu faktor yang membuat sejumlah provinsi belum dijangkau bantuan dana bergulir adalah kelembagaan koperasi di provinsi tersebut belum mendukung.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IKSP, Dwinda Ruslan, mengatakan, pihaknya telah sepenuhnya siap menjadi ujung tombak penyaluran dana bergulir.

"Selain membantu penyaluran, kami juga melakukan pendampingan kepada koperasi-koperasi primer," katanya.

Menurut pengalamannya, selama ini kemacetan kredit yang terjadi bukan berasal dari UMKM penerima kredit tetapi dari pengelolaan manajemen koperasi yang buruk.

"Oleh karena itu, kita harus melakukan pendampingan, memantau proses pengawasan dan lain-lain," katanya.

Pihaknya menyatakan siap akan memperluas jangkauan hingga ke-33 provinsi melalui percepatan perekrutan anggota.

Dwinda menambahkan, IKSP juga sesegera mungkin akan mencari konsultan kredit lokal di setiap provinsi.

"Tahun ini kita bersiap akan menyalurkan dana bergulir sekurang-kurangnya Rp20 miliar," katanya.

(T.H016)

Sumber : Finroll